Kabar baik datang dari pemerintah kota Bandung, tahun ini rencananya pembangunan rumah tinggal layak huni atau yang biasa disebut rutilahu akan bertambah menjadi 1.500 unit. Angka ini naik 3 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu 500 unit rumah. Program ini berjalan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang disingkat PNPM di perkotaan. Seperti diketahui bahwa tahun ini PNPM mengalokasikan dana sebesar 11,1 Miliar Rupiah. Angka ini terbilang besar meskipun sebenarnya anggaran sebelumnya lebih besar dari itu, yaitu 15,1 Miliar Rupiah. Terpaut 4 Miliar Rupiah.
Alokasi dana PNPM ini merupakan salah satu wujud komitmen dari pemerintah kota untuk membangun Bandung dan mendukung program dari pemerintah pusat dalam upaya mengatasi segala problem di masyarakat. Efisiensi dana ini terletak pada penguatan kewilayahan. Baik itu pembangunan dalam sektor ekonomi maupun yang lainnya. Jika ditilik lebih detail, angka 11,1 Miliar rupiah tersebut tidak ada separo dari anggaran dana PNPM Mandiri kota Bandung dari pemerintah sebesar 34 Miliar Rupiah dari APBN.
Kembali kepada kabar baik mengenai pembangunan rutilahu melalui PNPM tersebut, dari hasil pemantauan terhadap perbaikan dua rumah tinggal layak huni melalui dana PNPM yang mengalami kemajuan dan keberhasilan, maka harapan bahwa program ini akan terus berjalan lancar pun diungkapkan oleh wakil wali kota Bandung, Oded M Danial.
Selanjutnya, secara detail untuk pembangunan rumah tinggal layak huni tersebut terdapat 3 kran dana terpisah. Yaitu berasal dari dana APBD kota, APBD pemerintah provinsi atau Pemprov Jabar, dan kementrian perumahan rakyat. Ketiga kran atau sumber dana ini juga sudah memiliki jatah masing-masing (pemecahan dari 1.500 unit tersebut). Persentase terbanyak tentunya dipegang oleh kemenpera (kementrian perumahan rakyat) yaitu sebesar 75 %, disusul pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar 20 %, dan sisanya dipegang langsung oleh pemerintah kota Bandung.
Jika dihitung berdasarkan unit, pemerintah kota memiliki jatah sebesar 80 unit, Pemprov Jabar menyumbang 300 unit, dan kemenpera menggenapi kebutuhan rumah tinggal layak huni sebesar 1120 unit. Harapannya, dengan keberadaan 1500 unit ini, pembangunan di kota Bandung juga akan berjalan dengan lancar. Serta baik PNPM maupun Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) kota Bandung bisa menyerap anggaran dan menyalurkannya dengan baik. (BCC News)
Alokasi dana PNPM ini merupakan salah satu wujud komitmen dari pemerintah kota untuk membangun Bandung dan mendukung program dari pemerintah pusat dalam upaya mengatasi segala problem di masyarakat. Efisiensi dana ini terletak pada penguatan kewilayahan. Baik itu pembangunan dalam sektor ekonomi maupun yang lainnya. Jika ditilik lebih detail, angka 11,1 Miliar rupiah tersebut tidak ada separo dari anggaran dana PNPM Mandiri kota Bandung dari pemerintah sebesar 34 Miliar Rupiah dari APBN.
Kembali kepada kabar baik mengenai pembangunan rutilahu melalui PNPM tersebut, dari hasil pemantauan terhadap perbaikan dua rumah tinggal layak huni melalui dana PNPM yang mengalami kemajuan dan keberhasilan, maka harapan bahwa program ini akan terus berjalan lancar pun diungkapkan oleh wakil wali kota Bandung, Oded M Danial.
Selanjutnya, secara detail untuk pembangunan rumah tinggal layak huni tersebut terdapat 3 kran dana terpisah. Yaitu berasal dari dana APBD kota, APBD pemerintah provinsi atau Pemprov Jabar, dan kementrian perumahan rakyat. Ketiga kran atau sumber dana ini juga sudah memiliki jatah masing-masing (pemecahan dari 1.500 unit tersebut). Persentase terbanyak tentunya dipegang oleh kemenpera (kementrian perumahan rakyat) yaitu sebesar 75 %, disusul pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar 20 %, dan sisanya dipegang langsung oleh pemerintah kota Bandung.
Jika dihitung berdasarkan unit, pemerintah kota memiliki jatah sebesar 80 unit, Pemprov Jabar menyumbang 300 unit, dan kemenpera menggenapi kebutuhan rumah tinggal layak huni sebesar 1120 unit. Harapannya, dengan keberadaan 1500 unit ini, pembangunan di kota Bandung juga akan berjalan dengan lancar. Serta baik PNPM maupun Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) kota Bandung bisa menyerap anggaran dan menyalurkannya dengan baik. (BCC News)
0 comments: