Wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar baru-baru ini telah melakukan rapat dan pendekatan dengan 5 daerah yang termasuk dalam kawasan Bandung Utara. Pendekatan ini dilakukan tak lain adalah dalam rangka penertiban kawasan Bandung utara yang semakin semrawut dengan kehadiran bangunan-bangunan baru. Secara khusus, Deddy Mizwar telah membicarakan masalah penertiban ini dengan 5 wakil bupati dan wali kota yang berada di sekitar Kawasan Bandung Utara atau KBU.
Kelima daerah tersebut yakni Wakil Wali Kota Bandung, Cimahi, wakil dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Untuk lebih memperjelas akibat yang akan ditimbulkan dari rusuhnya area KBU, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan meminta bantuan dari PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Bantuan ini termasuk rekomendasi pencegahan dan penanggulangan bencana yang mungkin akan terjadi dan apa saja yang harus dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang berada di titik tertentu di kawasan Bandung Utara.
Tapi bagaimana pun, penertiban KBU ini harus melalui perencanaan yang matang agar bisa terlaksana dengan baik dan tidak terkesan diulur-ulur lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah bangunan yang awalnya hanya 11, saat dilihat ke lapangan ternyata lebih, bahkan yang belum terhitung adalah 40 bangunan. Apalagi 40 bangunan tersebut ada yang berbentuk besar dan kecil. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah, agar antara data yang diterima dengan yang ada di lapangan adalah sama. Sehingga penyelesaiannya pun lebih tepat.
Menjawab perbedaan data ini, Pemprov Jabar menuturkan bahwa seluruh data sebenarnya sudah ada. Namun, data yang ada ini adalah data lama yang terpisah dengan data baru. Artinya, bangunan-bangunan yang baru dibangun belum ada di tempat yang sama. Maka dari itu, untuk meng-eksakkan angka jumlah bangunan, perlu diadakan penyelarasan lapangan dengan data. Salah satu caranya adalah dengan berkunjung langsung ke lokasi KBU, seperti yang dilakukan oleh Wagub.
Bertambahnya bangunan baru di KBU dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah oleh sejumlah pihak. Pasalnya, pemberian izin untuk mendirikan di KBU masih melenggang dan diberikan secara mudah kepada para pengembang. Para pengamat menilai bahwa hal ini bertentangan dengan program. Jika ingin dibongkar kenapa harus diberikan izin untuk membangun?. (BCC News)
Kelima daerah tersebut yakni Wakil Wali Kota Bandung, Cimahi, wakil dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Untuk lebih memperjelas akibat yang akan ditimbulkan dari rusuhnya area KBU, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan meminta bantuan dari PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Bantuan ini termasuk rekomendasi pencegahan dan penanggulangan bencana yang mungkin akan terjadi dan apa saja yang harus dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang berada di titik tertentu di kawasan Bandung Utara.
Tapi bagaimana pun, penertiban KBU ini harus melalui perencanaan yang matang agar bisa terlaksana dengan baik dan tidak terkesan diulur-ulur lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah bangunan yang awalnya hanya 11, saat dilihat ke lapangan ternyata lebih, bahkan yang belum terhitung adalah 40 bangunan. Apalagi 40 bangunan tersebut ada yang berbentuk besar dan kecil. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah, agar antara data yang diterima dengan yang ada di lapangan adalah sama. Sehingga penyelesaiannya pun lebih tepat.
Menjawab perbedaan data ini, Pemprov Jabar menuturkan bahwa seluruh data sebenarnya sudah ada. Namun, data yang ada ini adalah data lama yang terpisah dengan data baru. Artinya, bangunan-bangunan yang baru dibangun belum ada di tempat yang sama. Maka dari itu, untuk meng-eksakkan angka jumlah bangunan, perlu diadakan penyelarasan lapangan dengan data. Salah satu caranya adalah dengan berkunjung langsung ke lokasi KBU, seperti yang dilakukan oleh Wagub.
Bertambahnya bangunan baru di KBU dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah oleh sejumlah pihak. Pasalnya, pemberian izin untuk mendirikan di KBU masih melenggang dan diberikan secara mudah kepada para pengembang. Para pengamat menilai bahwa hal ini bertentangan dengan program. Jika ingin dibongkar kenapa harus diberikan izin untuk membangun?. (BCC News)
0 comments: